Perencanaan pembangunan partisipatif berbasis bencana.
Bencana merupakan masalah global di banyak negara, termasuk Indonesia yang memiliki banyak daerah rentan terhadap bencana. Pandangan dalam manajemen bencana telah memasuki paradigma baru, dari sebelumnya hanya fokus pada kegiatan tanggap darurat menjadi pendekatan mitigasi dan kesiapsiagaan. Mitigasi dan kesiapsiagaan dilakukan ketika bencana belum terjadi. Dalam upaya mitigasi risiko bencana, partisipasi aktif masyarakat sangat penting, terutama dalam perencanaan pembangunan terkait bencana. Sejauh ini, masyarakat sebagian besar hanya menjadi objek pasif dalam program pembangunan yang hanya menerima inisiatif pembangunan berbasis bencana yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat perlu ditempatkan sebagai subjek aktif yang berpartisipasi dalam pembangunan terkait bencana di komunitas mereka. Banyak pembangunan infrastruktur berbasis bencana yang hingga saat ini masih menggunakan mekanisme top-down, yaitu perencanaan dan manajemen bencana sepenuhnya berdasarkan inisiatif pemerintah atau organisasi. Dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana No. 24/2007, disebutkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk aktif terlibat dalam upaya penanggulangan bencana di komunitas mereka. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbasis bencana, terutama pada tahap perencanaan kegiatan pembangunan infrastruktur. Perencanaan pembangunan partisipatif harus mendorong masyarakat untuk aktif terlibat dalam proses perencanaan pembangunan di daerah mereka.
Secara umum, perencanaan pembangunan berbasis bencana di Indonesia telah mengarah pada pola Kekuatan Warga, meskipun masih berada pada tingkat terendah yaitu tingkat Kemitraan. Masyarakat mulai aktif terlibat dalam perencanaan struktur mitigasi yang ada di komunitas mereka. Partisipasi masyarakat terlihat dari pengajuan saran dan umpan balik terkait perencanaan pembangunan, formulasi prioritas, dan partisipasi dalam perencanaan RAB (Rencana Anggaran Biaya). Meskipun perencanaan pembangunan berbasis partisipatif di Indonesia telah menunjukkan tren positif, namun masih ada praktik manipulasi di mana partisipasi masyarakat "diarahkan" dan dipindahkan ke program yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah diharapkan terus mendorong partisipasi masyarakat dengan memberikan ruang yang luas untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Pemerintah juga perlu memberikan bantuan teknis intensif kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas perencanaan pembangunan berbasis masyarakat di bidang bencana. Secara umum, perencanaan pembangunan berbasis bencana di Indonesia umumnya berada pada tingkat manipulasi, konsultasi, penentraman, dan kemitraan. Tingkat manipulasi ditandai dengan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Berbasis Bencana: Menuju Kekuatan Warga yang Aktif Bencana merupakan masalah global yang memengaruhi banyak negara, termasuk Indonesia yang memiliki banyak daerah rentan terhadap bencana. Dalam menghadapi bencana, pandangan dalam manajemen bencana telah mengalami pergeseran paradigma, dari sebelumnya hanya fokus pada kegiatan tanggap darurat menjadi pendekatan mitigasi dan kesiapsiagaan. Mitigasi dan kesiapsiagaan ini dilakukan sebelum bencana terjadi, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbasis bencana menjadi sangat penting, terutama pada tahap perencanaan pembangunan. Selama ini, masyarakat seringkali hanya menjadi objek pasif dalam program pembangunan yang hanya menerima inisiatif pemerintah terkait pembangunan berbasis bencana. Oleh karena itu, penting untuk menjadikan masyarakat sebagai subjek aktif yang berpartisipasi dalam pembangunan berbasis bencana di komunitas mereka.
Banyak pembangunan infrastruktur berbasis bencana di Indonesia yang masih mengadopsi pendekatan top-down, di mana perencanaan dan manajemen bencana sepenuhnya didasarkan pada inisiatif pemerintah atau organisasi. Namun, dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana No. 24/2007, disebutkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk aktif terlibat dalam upaya penanggulangan bencana di komunitas mereka.
Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbasis bencana, terutama pada tahap perencanaan pembangunan infrastruktur. Dalam perencanaan pembangunan partisipatif, masyarakat didorong untuk aktif terlibat dalam proses perencanaan pembangunan di daerah mereka.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan berbasis bencana di Indonesia umumnya mengarah pada pola kekuatan warga, meskipun masih pada tingkat kemitraan yang rendah. Masyarakat mulai aktif terlibat dalam perencanaan struktur mitigasi yang ada di komunitas mereka. Partisipasi masyarakat terlihat dari pengajuan saran, umpan balik, formulasi prioritas, dan partisipasi dalam perencanaan RAB (Rencana Anggaran Biaya).
Namun demikian, perlu dicatat bahwa masih terdapat praktik manipulasi di mana partisipasi masyarakat "diarahkan" dan dibatasi hanya pada program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus mendorong partisipasi masyarakat dengan memberikan ruang yang lebih luas dalam proses perencanaan pembangunan. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan bantuan teknis intensif kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam perencanaan pembangunan berbasis masyarakat di bidang bencana.
Secara keseluruhan, perencanaan pembangunan berbasis bencana di Indonesia masih memiliki tantangan dalam mencapai tingkat partisipasi yang lebih tinggi. Meskipun demikian, langkah-langkah positif telah dilakukan dalam melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, terutama pada tingkat kemitraan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengajuan saran, umpan balik, dan prioritas pembangunan.
Namun, perlu diperhatikan bahwa partisipasi masyarakat haruslah dilakukan dengan jujur dan transparan. Terdapat kasus di mana partisipasi masyarakat masih dipandang sebagai bentuk manipulasi, di mana masyarakat hanya diarahkan untuk menyetujui program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengusahakan agar partisipasi masyarakat menjadi lebih berarti dan memberikan ruang yang lebih luas bagi mereka untuk berkontribusi dalam perencanaan pembangunan berbasis bencana.
Dalam mengimplementasikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berbasis bencana, pemerintah juga harus memberikan dukungan dan bantuan teknis kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam melakukan perencanaan pembangunan yang berfokus pada mitigasi risiko bencana. Dengan begitu, partisipasi masyarakat dapat menjadi lebih efektif dan berdampak positif dalam upaya mengurangi kerentanan terhadap bencana.
Dalam rangka mencapai perencanaan pembangunan berbasis bencana yang lebih baik, penting untuk terus meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi mereka. Pemerintah juga harus secara aktif mempromosikan prinsip-prinsip partisipasi dalam perencanaan pembangunan berbasis bencana, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait mitigasi risiko bencana.
Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan berbasis bencana, diharapkan akan tercapai pembangunan yang lebih berkelanjutan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan mampu mengurangi kerentanan terhadap bencana. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga perlu terus ditingkatkan dalam upaya membangun masyarakat yang lebih tangguh terhadap bencana.